Distamben OI: Perizinan Tambang Pasir, Wewenang Pemprov Sumsel

Rabu, 23 Maret 2016 17:34

TRIBUNSUMSEL.COM, INDERALAYA--Distamben Lingkup Pemkab OI melalui sekretaris dinas Trisnopilhaq ST ketika dikonfirmasi mengakui maraknya aktivitas tambang pasir ilegal, khususnya yang ada tiga kawasan Kecamatan dalam lingkup OI.

Namun, mengenai izin resmi penambangan pasir tersebut, sepenuhnya merupakan wewenang pihak Pemprov Sumsel yang dituangkan kedalam peraturan Gubernur.

“Dalam waktu dekat, kita upayakan koordinasi bersama Pemprov Sumsel maupun legislatif mengenai izin resmi penambangan pasir yang saat ini, dikategorikan ilegal,” jelasnya.

Warga Kaget Lihat Kapal Angkut Tangki Tabrak Tiang Ampera

Kamis, 24 Maret 2016 18:48

TRIBUNSUMSEL.COM/WAWAN PERDANA

 

 

 

 

 

 

 

satu tugboat mengarahkan kapal angkut tangki supaya tidak menyenggol jembatan 

Laporan wartawan Tribunsumsel.com, Wawan Perdana

TRIBUNSUMSEL.COM, PALEMBANG-Kapal pengangkut tangki menabrak tiang jembatan Ampera, Kamis (24/3/2016) sekitar pukul 17.00.

Kejadian ini mengagetkan sejumlah orang yang berada di atas dan sekitar jembatan.

Belum diketahui pasti siapa pemilik kapal ini. Madon, pedagang di BKB melihat jelas kapal yang menabrak ini bergerak tanpa ada kapal tugboat (pemandu). (Wan)

Menteri ESDM Simbolis Berikan Bantuan Prorakyat Pemkot Prabumulih ke Masyarakat

Senin, 21 Maret 2016 12:25

TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON

Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said bersama Gubernur Sumatera Selatan secara simbolis memberikan bantuan program prorakyat ke masyarakat Prabumulih di Taman kota Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, Senin (21/3/2016). 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM), Sudirman Said bersama Gubernur Sumatera Selatan secara simbolis memberikan bantuan program prorakyat ke masyarakat Prabumulih di Taman kota Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur, Senin (21/3/2016).

Bantuan pro rakyat yang merupakan program andalan pemerintah kota Prabumulih itu sendiri berupa, pemberian bntuan gerobak bakso, gerobak sayur, kaki palsu, kunci rumah hasil bedah rumah serta bantuan lain.

Pemberian sendiri dilakukan dalam rangkaian kegiatan peresmian pembangunan 32 ribu jaringan gas kota ke masyarakat Prabumulih.

Dalam kesempatan itu, Menteri memberikan dukungan atas program yang diberikan pemerintah Prabumulih untuk masyarakatnya.

Alex Noerdin Minta Seluruh Sumsel Teraliri Gas Kota ke Menteri ESDM

Senin, 21 Maret 2016 13:12

TRIBUNSUMSEL.COM/EDISON

 

Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin SH dalam sambutanya secara langsung meminta agar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Sudirman Said mengalirkan gas kota ke seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Selatan. 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin SH dalam sambutanya secara langsung meminta agar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Sudirman Said mengalirkan gas kota ke seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Hal itu disampaikan Alex Noerdin dalam sambutannya pada peresmian dan groundbreaking proyek-proyek ESDM untuk Sumbagsel di Taman kota Prabujaya Kecamatan Prabumulih Timur kota Prabumulih, Senin (21/3/2016).

Menurut Alex, Sumsel merupakan lumbung energi khususnya Prabumulih merupakan penyumbang minyak dan gas yang cukup besar sehingga sudah selayaknya mendapat penyaluran gas kota.

"Tidak hanya Prabumulih, kita minta kepada pak menteri seluruh Sumsel dialiri gas kota. Palembang saat ini baru beberpa ribu hendaknya dituntaskan, kita berharap ada kerjasama antara PGN dan pertagas atau apalah solusinya terbaik," ungkap Alex Noerdin.

Alex mengatakan, Sumsel yang kaya akan minyak dan gas serta tambang sudah seharusnya menikmati hasil tersebut, artinya masyarakat harus menikmti dahulu sebelum didistribusikan ke tempat lain.
"Seperti sunah Rosul SAW, bantulah tetangga setelah kamu berkecukupan. Ini di Sumsel saja belum berkecukupan masa sudah bantu tetangga dan didistribusi ke jakarta, namun biarlah warga sumsel lebih mementingkan pahala membantu tetangga meski rumah tangga belum ada. Jadi kita minta tolong ke pak menteri agar Sumsel seluruhnya teraliri gas kota dulu," ungkap Alex seraya mencandai Menteri ESDM.
(eds)

Kembangkan Gas Kota, Alex : Bupati dan Walikota se Sumsel Masa Kalah Sama Ridho Yahya

Senin, 21 Maret 2016 20:48

 

 

 

 

TRIBUNSUMSEL/ EDISON

 

Menteri ESDM, Sudirman Said bersama Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin, Dirut SDM dan Umum PT Pertamina, Dwi Wahyu Darwoto, Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya, Presdir Pertagas Niaga, Hendra Jaya dan Dirjen Migas IGN Wiratmaja ketika membunyikan sirine peresmian 32 jaringan gas kota Prabumulih di Taman Kota Prabujaya, Senin (21/3/2016) 

Laporan Wartawan Tribunsumsel.com, Edison Bastari

TRIBUNSUMSEL.COM, PRABUMULIH - Gubernur Sumatera Selatan, Ir H Alex Noerdin SH meminta seluruh Bupati dan Walikota yang ada di Sumsel untuk mencontoh dan belajar dari Walikota Prabumulih, Ir H Ridho Yahya MM.

Lantaran keberhasilan Prabumulih dalam menjadikan Prabumulih kota percontohan gas rumah tangga secara nasional, dimana seluruh masyarakat menikmati gas kota.

Tidak hanya itu, Prabumulih dinilai telah memiliki pembangunan yang sangat pesat, sehingga menyajikan perubahan secara drstis terhadaap bumi seinggok sepemunyian itu.

"Bupati dan Walikota Se sumsel, masa kalah dengan Ridho Yahya. Saya minta seluruh bupati sebanyak 14 bupati dan 3 walikota di Sumsel contohlah Ridho Yahya, Walikota Prabumulih.

Gas kota mengaliri seluruh masyarakat Prabumulih," ungkap Gubernur Sumsel, Ir H Alex Noerdin ketika menyampaikan sambutan dalam acara peresmian dan Groundbreaking Proyek-proyek kementerian ESDM untuk Sumbagsel di taman kota Prabujaya Kecamatan prbu Timur, Senin (2/3).

Dalam kesempatan itu juga, Gubernur Sumsel meminta agar Menteri Energi Sumber Daya Mineral (ESDM) Republik Indonesia, Sudirman Said mengalirkan gas kota ke seluruh Kabupaten/kota di Sumatera Selatan.

Menurut Alex, Sumsel merupakan lumbung energi, khususnya Prabumulih merupakan penyumbang minyak dan gas yang cukup besar sehingga sudah selayaknya mendapat penyaluran gas kota merata ke seluruh masyarakat Sumsel.
"Tidak hanya Prabumulih, kita minta kepada pak menteri seluruh Sumsel dialiri gas kota. Palembang saat ini baru beberapa ribu hendaknya dituntaskan, kita berharap ada kerjasama antara PGN dan pertagas atau apalah solusinya terbaik," ungkap Alex Noerdin.
Alex mengatakan, Sumsel yang kaya akan minyak dan gas serta tambang sudah seharusnya menikmati hasil tersebut, artinya masyarakat harus menikmti dahulu sebelum didistribusikan ke tempat lain.
"Sunah Rosullulah SAW, bantulah tetangga setelah kamu berkecukupan. Ini di Sumsel saja belum berkecukupan masa sudah bantu tetangga dan didistribusi ke Jakarta, jangan sampai kita yang lumbung energi tapi tidak menikmati. Jadi kita minta tolong ke pak menteri agar Sumsel seluruhnya teraliri gas kota dulu," ungkap Alex seraya mencandai Menteri ESDM.

Dokter yang Memeriksa Kesehatan AW Nofiadi Ditunjuk Langsung Dirut RSMH

Selasa, 15 Maret 2016 19:15

TRIBUNSUMSEL/ MOCHAMAD KRISNARIANSYAH

Ketua IDI sumsel dr rizal sanif spog (berbaju pink ) didampingi sekretaria IDI dr Irfanuddin SpKO saat ditemui Tribunsumsel, selasa sore (15/3/2016). 

TRIBUNSUMSEL.COM,PALEMBANG -- Ikatan dokter Indonesia (IDI) wilayah Sumsel siap membuka hasil data pemeriksaan kesehatan dari Bupati Ogan Ilir, AW Nofiadi yang terjerat kasus narkoba.

Bahan pemeriksaan bisa diberikan asalkan ada permintaan secara langsung dari tim penyidik BNN.

Hal ini diungkapkan oleh ketua IDI wilayah Sumsel, Dr Rizal Sanif SpOG saat ditemui Tribunsumsel, di ruang sektretariat IDI, di kantor Dinas Kesehatan Sumsel, Selasa sore (15/3/2016).

Menurutnya, sesuai dengan undang-undang hak wewenang pemilu, maka penyidik punya kewenangan memeriksa data hasil pemeriksaan tersebut , maka pihaknya akan menyerahkan.

“ Kita siap berikan, asalkan memang pihak yang berwenang dan seusai undang undang yang meminta. Sebab hasil data pemeriksaan ini bersifat rahasia, jadi tidak sembarangan,” ujarnya

Hasil pemeriksaan kesehatan setiap calon dikeluarkan langsung oleh tim pemeriksaan dari rumah sakit, dimana dari hasil tadi diserahkan ke IDI untuk ditujukan kepada pihak KPU sebagai saranan rekomendasi para calon.

Hasil pemeriksaan semuanya dilakukan oleh tim kesehatan indepeden yang ditunjuk langsung oleh Dirut RS.

“ Dari hasil pemeriksaan pun dinyatakan bersih, inilah yang kami sampaikan ke pihak KPU sebagai alat rekomendasi,diluar dari hal itu semua keputusan untuk meloloskan berada di wewenang KPU masing masing kabupaten kota,” jawabnya.

LOGO UNTUK BIRO OTONOMI

Profil Potensi Investasi Provinsi Sumatera Selatan

Investasi

Profil Potensi Investasi Provinsi Sumatera Selatan

Gambaran Umum

Provinsi Sumatera Selatan sejak berabad yang lalu dikenal juga dengan sebutan Bumi Sriwijaya, pada abad ke-7 hingga abad ke-12 Masehi wilayah ini merupakan pusat kerajaan Sriwijaya yang juga terkenal dengan kerajaan maritim terbesar dan terkuat di Nusantara. Gaung dan pengaruhnya bahkan sampai ke Madagaskar di Benua Afrika. Sejak abad ke-13 sampai abad ke-14, wilayah ini berada di bawah kekuasaan Majapahit. Selanjutnya wilayah ini pernah menjadi daerah tak bertuan dan bersarangnya bajak laut dari Mancanegara terutama dari negeri china Pada awal abad ke-15 berdirilah Kesultanan Palembang yang berkuasa sampai datangnya Kolonialisme Barat, lalu disusul oleh Jepang. Ketika masih berjaya, kerajaan Sriwijaya juga menjadikan Palembang sebagai Kota Kerajaan.

Secara administratif Provinsi Sumatera Selatan terdiri dari 10 (sepuluh) Pemerintah Kabupaten dan 4 (empat) Pemerintah Kota, beserta perangkat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pemerintah Kabupaten dan Kota membawahi Pemerintah Kecamatan dan Desa / Kelurahan. Pemerintahan kabupaten / kota tersebut sebagai berikut :

Kab. Ogan Komering Ulu ( Ibukota Baturaja)
Kab. OKU Timur ( Ibukota Martapura )
Kab. OKU Selatan( Ibukota Muara Dua )
Kab. Ogan Komering Ilir ( Ibukota Kayu Agung )
Kab. Empat Lawang ( Ibukota Tebing Tinggi )
Kab. Muara Enim ( Ibukota Muara Enim )
Kab. Lahat ( Ibukota Lahat )
Kab. Musi Rawas ( Ibukota Lubuk Linggau )
Kab. Musi Banyuasin ( Ibukota Sekayu )
Kab. Banyuasin ( Ibukota Pangkalan Balai )
Kota Ogan Ilir ( Ibukota Indralaya)
Kota Palembang ( Ibukota Palembang )
Kota Pagar Alam ( Ibukota Pagar Alam )
Kota Lubuk Linggau ( Ibukota Lubuk Linggau )

Kota Prabumulih ( Ibukota Prabumulih )

Prasarana dan Infrastruktur

Prasarana dan Infrastruktur Prasarana penunjang di Sumatera Selatan relatif berkembang, walaupun hingga saat ini belum optimum. Pelabuhan walaupun belum dapat melayani secara maksimal tetapi mendapat dukungan dari beberapa pihak. Seperti PT Pelabuhan Indonesia II (Persero) menyiapkan studi kelayakan pengembangan pelabuhan laut dan sungai di wilayah Sumatera Selatan. Kebutuhan dana untuk mewujudkan proyek ini diperkirakan menelan biaya hingga Rp 3 triliun.

Studi kelayakan diperkirakan selama enam bulan, sehingga diperkirakan proyek akan mulai dikerjakan pada 2010. Pengembangan proyek ini untuk mendukung angkutan batu bara di wilayah tersebut yang belum maksimal. Pasalnya, dengan hanya mengandalkan kereta api saja tidak dapat membawa banyak batu bara.

Dengan dikembangkannya proyek pengembangan pelabuhan dan memanfaatkan Sungai Musi diharapkan kapal-kapal dapat mengangkut batu bara lebih maksimal dan mempercepat angkutan batu bara ke luar wilayah Sumatera Selatan.

Sedangkan untuk kereta api, Sumatera Selatan mempunyai keunggulan dengan adanya jaringan rel yang sudah terbangun. Lintasan kereta di Sumatera Selatan pertama kali dibangun sepanjang 12 kilometer dari Panjang menuju Tanjungkarang, Lampung. Jalur rel ini mulai dilalui kereta, 3 Agustus 1914. Pada waktu bersamaan dilaksanakan juga pemasangan dan pembangunan lintasan rel dari Kertapati, menuju Kota Prabumulih, Sumatera Selatan. Sampai 1914, jalur rel lintas Kertapati hingga Prabumulih mencapai jarak 78 kilometer.

Perlahan, jalur rel kemudian dikembangkan untuk pengangkutan batu bara dari tempat penambangannya di Tanjung Enim. Kemudian dikembangkan juga jalur ke Lahat. Di Kota Lahat ada sebuah bengkel besar kereta (sekarang dinamakan Balai Yasa Lahat) yang berfungsi untuk perbaikan dan perawatan kereta api. Jalur-jalur yang terputus di Sumatera Selatan ini perlahan akhirnya bertemu.

Kini, panjang seluruh jalur rel yang dikelola PT Kereta Api Divisi Regional III Sumsel mencapai lebih dari 600 kilometer dengan 224 jembatan. Data di PT KA Divre III, jalur antara Tanjung Enim dan Tarahan panjangnya 411 kilometer. Kecepatan maksimum kereta untuk jalur ini adalah 90 kilometer per jam meskipun dengan kondisi rel dan kereta tidak memungkinkan mencapai kecepatan maksimal.

Sementara jalur Kertapati--Prabumulih mempunyai panjang 77,8 kilometer, Muaraenim--Lahat sepanjang 38,3 kilometer, dan Lahat-Lubuk Linggau sepanjang 117 kilometer. Sebagian besar masih memakai rel kecil tipe R25 dan R33, sedangkan 20 kilometer sudah menggunakan rel R41. Panjang rel dengan tipe R25 sekitar 70 kilometer.

Potensi Investasi

Energi

Sumber daya alam khususnya potensi energi primer yang terdapat di wilayah Sumatera Selatan merupakan daya tarik kuat bagi masuknya penanaman modal untuk meningkatkan perekonomian daerah. Hal ini didukung oleh letak Provinsi Sumatera Selatan diantara Pulau Jawa dan Singapura/Malaysia yang secara ekonomi sangat strategis.

Potensi sumber daya energi Sumatera Selatan seperti minyak bumi, gas bumi, batubara dan panas bumi terdapatnya tersebar dan berlimpah merupakan modal dasar dalam mewujudkan Sumatera Selatan sebagai Lumbung Energi khususnya melalui Pembangunan Ketenagalistrikan dan penyediaan energi bahan bakar dan industri.

Pembangunan Ketenagalistrikan di Sumatera Selatan melalui Pembangunan Listrik Tenaga Gas (PLTG) dan Listrik Tenaga Uap (PLTU) di mulut tambang dengan bahan bakar batubara nilai kalori rendah yang  potensinya berlimpah akan menjawab kelangkaan listrik di Jawa dan Sumatera yang saat ini dalam kondisi kritis selain untuk kebutuhan ekspor ke Malaysia dan pengembangan pemanfaatan BBG untuk industri, komersial dan rumah tangga serta transportasi yang relatif banyak.

Peluang Investasi

Sumatera Selatan mempunyai potensi alam yang cukup banyak dengan cadangan yang masih belum dikelola dan menuggu kedatangan para investor untuk mengelolahnya, pada saat ini beberapa peluang investasi yang di prioritaskan untuk ditawarkan adalah :

Minyak Bumi

Potensi minyak bumi di Sumatera Selatan mempunyai cadangan 5.034.082 MSTB Produksi ekploitasi pertamina dan mitranya selama 1998-2002 baru rata-rata 3.718.720 barrel perhari.

Gas Alam

Cadangan gas alam yang ditemukan di kabupaten Musi Banyuasin, Lahat, Musi Rawas dan Ogan Komering Ilir mencapai 7.238 BSCF. Produksi ekploitasi 4 tahun terakhir baru rata-rata 2.247.124 MMSCF. Gas alam ini dapat dijadikan bahan pembangkit tenaga listik, produk plastik dan pupuk.

Batubara

Cadangan batubara di Sumatera Selatan 18,13 milyar ton. Lokasi batubara terdapat di kabupaten Muara Enim, Lahat, Musi Banyuasin dan Musi Rawas. Mutu cadangan batubara pada umumnya berjenis lignit dengan kandungan kalori antara 4800-5400 Kcal/kg.

Cadangan batubara tersebut baru dikelola PT Bukit Asam dan PT Bukit Kendi pada lokasi Kabupaten Muara Enim. Sedangkan cadangan sebanyak 13,07 Milyar Ton belum dikelolasama sekali.

Pembangkit Tenaga Listrik

Daya tampung saat ini 411,975 KW. Saat ini PLN masih defisit;lebih kurang ;90 Mega Watts. Kebutuhan setiap tahunmeningkat. Diprediksi tahu 2012 defisit PLN di Sumatera Selatanakan mencapai 291,91 Mega Watts.

Potensi Investasi Pangan

Sumatera Selatan sebagai salah satu Provinsi Lumbung Pangan, tidak terlepas dari tersedianya potensi sumber daya lahan yang cukup variatif, mulai dari lahan sawah irigasi, tadah hujan, rawa pasang surut, lebak dan lahan kering. Selain juga memiliki komoditas unggulan lain seperti jagung, kacang tanah, ubu kayu, ubi jalar, komoditas sayuran dan buah - buahan. Dari total produksi padi Sumatera Selatan tahun 2005 sebesar 2.320.110 ton gabah kering giling (GKG)1.466.310 ton, kontribusi terbesar diperoleh dari lahan sawah yaitu 2.148.182 ton GKG (92,6%). Dengan jumlah penduduk 6.755.900 jiwa dan konsumsi

beras per kapita/tahun sebesar 124 kg, serta kebutuhan lainnya, maka pada tahun 2005 Sumatera Selatan surplus beras sebanyak 484.088 ton.

Dengan optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya lahan yang tersedia secara keseluruhan melalui upaya peningkatan pelayanan jaringan irigasi dan rawa, penggunaan agroinput, peningkatan kemampuan petani mengakses modal perbankan dan pengembangan penggunaan alat mesin pertanian, maka kedepan Sumatera Selatan mampu meningkatkan produksi padi hingga 5 juta ton GKG atau setara beras 3 juta ton. Hal ini sangat tergantung kepada modal petani, investasi serta perbaikan infrastruktur jaringan irigasi dan drainase. Kesemuanya itu memerlukan dukungan dana yang cukup besar mencapai Rp. 3,3 Trilyun. Pertambahan produksi ini akan membuka kesempatan berusaha baru dan menambah pendapatan petani. Kegiatan ini sejalan dengan tujuan pemerintah untuk meningkatkan pendapatan, memperluas lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan.

Diharapkan melalui program akselarasi pembangunan pertaniandengan Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan akan dapatmengatasi masalah kemiskinan, pengangguran dan peningkatanpendapatan masyarakat dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Sumatera Selatan.

Potensi Pengembangan Lahan Sawah

Luas lahan sawah yang perlu dikembangkan dan dipertahankan di Sumatera Selatan untuk mendukung Program Sumatera Selatan Lumbung Pangan seluas 752.150 Ha. Lahan seluas 238.974 Ha merupakan lahan yang sementara ini tidak diusahakan dan berpotensi untuk dikembangkan menjadi sawah baru. Sedangkan pada lahan yang baru satu kali tanam (IP 100) seluas 399.521 Ha,yang dapat dikembangkan menjadi dua kali tanam (IP 200) seluas155.322 ha dengan dukungan kegiatan :

1. Rehabilitasi Sarana Irigasi/Drainase;
2. Irigasi/Drainase;
3. Tata Air Mikro (TAM);
4. Pengembangan Alsintan (Handtraktor, pompa air);
5. Penggunaan Benih Unggul;
6. Pemupukan;
7. Penyuluhan dan Pendampingan.

Permasalahan dalam upaya pencapaian produksi tanaman terutama padi :

1. Prasanara Transportasi
2. Kredit Pertanian
3. Penyuluhan Pertanian (BPP, PPL, Dana Operasi)
4. Kelembagaan Petani & Perdesaan
5. Pupuk Bersubsidi
6. Irigasi & Rawa (jaringan, Tata Air Mikro), O & P

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan tanaman jagung meliputi belum cukup tersedianya pabrik pakan, jaminan pasar dengan harga layak dan terbatasnya alat penanganan pascapanen terutama dryer. Sedangkan untuk komoditi ubi kayu, ubi jalar dan kacang tanah permasalahan yang dihadapi terutama dalam hal pemasaran dan pengolahan pascapanen serta sulit untuk mendapatkan benih yang bermutu.

Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditi sayuran :

1. Teknologi produksi sayuran di tingkat petani pada umumnya masih tradisional, sehingga produktifitas dan kualitas produk relatif rendah.
2. Penggunaan benih unggul bermutu, khususnya benih hibrida masih terbatas, karena harganya yang relatih mahal dan sulit dijangkau petani.
3. Serangan berbagai organisme Pengganggu Tanaman (OPT) pada tanaman sayuran karena konsep PHT belum sepenuhnya dilaksanakan oleh petani.
4. Kondisi harga sayuran di pasar yang sangat fluktuatif dan keadaan iklim/musim yang masih sulit diprediksi, teknologi serta modal yang masih terbatas di tingkat petani.
5. Belum berkembangnya agroindustri.
   

 Permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan komoditi buah-buahan:

1. Masih tradisionalnya pengelolaan kebun campuran baik jenis maupun varietas serta kurangnya pemeliharaan.
   
2. Tanaman buah-buahan yang ada sebagian besar merupakan tanaman tua dan kurang terpelihara baik dari segi teknologi budidaya maupun penanganan pascapanen.
3. Terjadinya penurunan luas pertanaman karena tanaman tua dibongkar.
4. Panen buah masih tergantung pada musin.
5. Sarana pengairan yang kurang seperti sumur bor, mesin pompa.

Industri Hilir Karet

Sedangkan untuk pengembangan komoditas yang potensial dan spesifik di Sumatera Selatan adalah pengembangan industri hilir Karet di Kabupaten Banyuasin.

Luasnya perkebunan karet yang ada dikabupaten Banyuasin memberikan potensi investasi pada pengolahan hasil karet dan kayu karet. Produksi karet pada umumnya berupa Lump atau Ojol. Di Kabupaten Banyuasin tidak terdapat industri yang mengolah karet rakyat. Sehingga pabrik pengolahan karet yang memungkinkan untuk dibangun adalah pabrik Crumb Rubber.

Peningkatan produksi karet di Indonesia terjadi pada tahun 1990-an dimana terjadi peningkatan sebesar 3,5% pertahun. Peningkatan ini disebabkan karena terjadinya peningkatan konsumsi dengan semakinmeningkatnya kebutuhan untuk bahan baku industri barang jadi dari karet, menyusul investasi dari negara produsen ban (Jepang) dan sepat karet (Korea Selatan dan Taiwan) di Indonesia.

Perkembangan konsumsi karet alam cenderung mengalami peningkatan rata-rata 9% pertahun. Hai ini tentunya dapat menjadi pendorong untuk membangun industri Crumb Rubber di Kabupaten Banyuasin.

Peningkatan kebutuhan untuk bahan baku industri barang jadi dari karet diakibatkan investasi dari negara : Jepang (Produsen ban) dan Korea dan Taiwan (sepatu karet).

Kebutuhan karet alam dalam negeri cenderung mengalami peningkatan dengan rata-rata 9% pertahun.

Luas lahan kebun karet

Swadaya : 113.653,00 Ha
UPP/Kimbun/PEK : 17.950,83 Ha
PBB : 89.334,58 Ha
PIR/KKPA : 27.562,45 Ha

Produksi Perkebunan

Pola swadaya : 59.232,17 Ton
UPP/Kimbun/PEK : 178.139,46 Ton
PIR/KKPA : 2.336,16 Ton

Lahan yang dibutuhkan kurang lebih 4.500 m2
Kebutuhan air kurang lebih mencapai 4.670 m3 / tahun
Kebutuhan listrik sekitar 80 kWh

Perkiraan Modal Investasi

Modal teta : Rp. 9.230.190.000,00
Modal kerja : Rp. 39.930.130.000,00
Total Investasi : Rp. 49.160.220.000,00

Analisa Finansial

NPV : Rp. 8.590.345.000
IRR : 23%
BCR : 4,98
BEF : 3.979 Ton
ROI : 2,65
Payaback Period : 5,5 tahun
PI : 1,25

Dari analisis diatas terlihat bahwa usaha pengolahan karet layak dilakukan pada tingkat suku bunga komersial (15 %), dimana terlihat nilai NPV nya positif, nilai B/C rationya 4.98 artinya investasi ini mempunyai manfaat sebesar 4.98 terhadap pendapatan yang diperoleh, nilai IRR 23 % artinya kegiatan investasi/usaha pengolahan karet masih layak dilakukan sampai dengan suku bunga 23 %. Nilai Payback Period sebesar 5,5 artinya seluruh biaya kegiatan investasi dapat dikembalikan dalam jangka waktu 5,5 tahun.

Return on investmen sebesar 2,65 artinya tingkat pengembalian modal dengan hasil yang diinvestasikan layak untuk dikembangkan. Sedangkan break event point sebesar 3.979 ton.

Pasar dan Harga

Harga karet membaik sejak pertengahan 2009 yaitu naik sebesar 13%. Hal ini disebabkan oleh :

1. Cuaca yang agak lain disebabkan hujan yang tidak biasa di Thailand dan Malaysia membuat berkurangnya produksi. Di Indonesia, gugur daun di selatan katulistiwa menyebabkan pasokan berkurang.
2. Di sisi permintaan impor di China juga menurun karena di Agustus pabrik ban China lebih memilih membeli karet alam dari persediaan domestik yang lebih murah. Namun dalam bulan September pembelian dari China mulai menguat  Demikian juga pembelian dari negara-negara konsumen lain mulai membaik.
3. Dalam kurun waktu hingga akhir tahun, mata uang regional menguat terhadap US dolar, yang dampaknya meningkatkan harga dalam US dolar.
4. Kenaikan harga minyak mentah juga mendorong kenaikan harga komoditi pada umumnya.

Meningkatnya permintaan karet Indonesia pada saat ini dikarenakan harga karet dunia melonjak dan faktor produksi yang tidak diseimbangi dengan konsumsi penggunaan karet sebagai bahan baku untuk produksi karet dan turunannya. Ekspor karet alam Indonesia ke China dari tahun ke tahun terus meningkat kecuali tahun 2000, 35 ribu ton (2002), 137 ribu ton (2003), 46 ribu ton (2004), 108 ribu ton (2005), 198 ribu ton (2006), dan tahun 2007 berkisar 250 ribu ton atau hanya 16 % dari total impor karet negara  pada tahun yang sama sebesar 1,5 juta ton.

Pada tahun 2005, China menduduki peringkat tujuh besar negara pengimpor karet dari Indonesia, namun pada tahun 2007 lalu, China sudah berada pada peringkat tiga besar di bawah Amerika Serikat (AS) dan Jepang. Pasar Ekspor ke China sangat potensial karena beberapa perusahaan Ban di China sangat membutuhkan Karet sebagai bahan baku utama.

PETA PROVINSI SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)

PETA PROVINSI SUMATERA SELATAN (PALEMBANG)

South Sumatra

South Sumatra

---

South Sumatra Province is situated on the eastern side of Bukit Barisan mountain range South Sumatra province is relatively flat, nevertheless fertile, as numerous rivers crisscross and meander through out the region. Palembang is its capital city and as the gateway to the province, lies right on the banks of the great Musi River, 60 km upstream and navigable by oceangoing vessels. No wonder that most major social and economic activities should center in Palembang and Musi River where the region's pride, Ampera Bridge, is found as well.

Because of its sheer location on the southernmost rim of the South China Sea and close to one of world's busiest sea-lanes linking the Far East with Europe, the region's historical background is undoubtedly rich and colorful. Once the very site of the Buddhist Kingdom of Sriwijaya, it practiced a bustling trade with then ancient China during its era dynasties. Inevitable of course, were the interacting forces of the two different cultures at the time, which nowadays are still noticeable as consequences of the past.

The visitors can easily reach South Sumatra by air through four major airports at Palembang, Pangkal Pinang, Bangka and Belitung islands, all having direct connections with Medan, Batam, Padang, Jakarta, and not long from now with Singapore too. Air-conditioned buses from points North and West of Palembang are regularly available, as well as from cities on Java and Bali.

Geographically

Geographically, South Sumatra province is located between 1o and 4o South Latitude and between 102o and 108o East Longitude. The boundaries of the area is: North side: South China Sea West side: Jambi Province and Bengkulu Province South side: Lampung Province East side: Java Sea

Administratively

South Sumatra Province is divided among 8 regencies, 2 municipals and 3 administrative towns with Palempang as its capital city.

Temperature

The humidity of south Sumatra province is 78%. The rainfall range is variation between 2,000 - 3,000 mm per year and an average wind velocity of 3.23 km per hour. And the temperature ranges between 21.8o C and 32.2o C.

Demography

A migration flow to this province is supported by the existence of heavy plantation exertion, mining and transmigration program. The population density of this province is 58,8 people per Km2 (1994). Compared to the average national population growth amounted to 2.144% per year, this province was on the lower level with 1.10% per year.

Wide Area

The area of south Sumatra province is 103,688 sq. km width.

Marga di SumSel pada era Kesultanan Palembang Darussalam hingga era Kolonial Belanda

Dari catatan sejarah yang kita ketahui bahwa raja-raja atau sultan-sultan Palembang berasal dan memiliki hubungan darah dengan raja-raja Jawa, oleh karena itu sistem pemerintahan yang mereka anut adalah sistem pemerintahan yang terdapat dari mana mereka berasal. Wilayah basis daerah Kesultanan Palembang adalah sekitar kota Palembang ditambah dengan daerah-daerah yang langsung dibawah pemerintahan sultan yaitu daerah Belida, sekarang sekitar Muara Enim serta daerah Pegagan, sekarang masyarakat di sekitar Ogan Komering Ilir dan Ogan Ilir yang merupakan daerah sikap yang bebas pajak. Raja juga sering mudik ke hulu-hulu sungai daerah sampai masuk jauh ke pedalaman dengan “ritualisme” pergi pesiar, berburu dan menangkap ikan. Pada saat-saat itu dilakukan perundingandengan kepala marga untuk mencapai sebuah kata pemukatan dan kesepakatan dalam mengadakan “persahabatan”, yang diselimuti embel-embel, di mana daerah tersebut bebas memperdagangkan hasil bumi ke Palembang. Pada daerah-daerah uluan ini, sebagai imbalannya mereka diwajibkan membayar pajak dan sewaktu-waktu diperlukan diminta pula untuk menyiapkan tenaga kerja. Daerah-daerah tersebut dinamakan “kepungutan” yang meliputi wilayah Musi Ilir dan sekitarnya. Untuk menjamin kelancaran pungutan-pungutan pajak maka di setiap aliran sungai ditempatkan seorang “jenang” yang mengkoordinir marga-marga dalam aliran sungai.
Kadang kala sering terjadi perselisihan antara satu marga dengan yang lainnya, dipicuh persoalan batas-batas marga, dalam mengatasi perselisihan ini, maka tangan raja atau sultan sering diminta untuk ikut menjadi penengah. Pada masa pemerintahan Ratu Sinuhun yang memerintah dari tahun 1630 sampai dengan 1642 Masehi, sebagai puncaknya kemudian dilembagakan suatu aturan yang dapat mengikat dan mendorong orientasi para kepala marga dalam suatu kesatuan dengan membuat aturan-aturan adat pertama di daerah uluan. Tahun 1854, aturan-aturan adat tadi dijadikan buku yang disebut “Kitab Undang-undang Simbur Cahaya” (Pada dasarnya Undang-undang Simbur Cahaya yang ditulis dalam huruf Arab Melayu dicetak pada tahun 1865 terdiri dari 5 bab dan 178 Pasal merupakan adopsi dari tata tertib yang semula merupakan aturan kebiasaaan penduduk marga di daerah Uluan Palembang, di mana dalam aturan ini kekuasaan tertinggi berada pada tangan Sultan Palembang, sehingga secara tidak langsung aturan ini mengakui kekuasaan kesultanan.) Namun, semenjak Sultan Mahmud Badaruddin II dikalahkan dan ditawan Belanda pada tanggal 6 Juli 1821 untuk diasingkan ke Ternate pada bulan Maret 1822, kesultanan harus berada di bawah kendali Pemerintahan Belanda. Kemudian ketika tahun 1824, Kesultanan Palembang dengan sultan terakhirnya Sultan Ahmad Najamuddin III dihapuskan, maka Pemerintah Kolonial Belanda mulai berusaha mengontrol dan mengendalikan pemerintahan marga di semua wailayah Sumatera Selatan sekarang ini. Belanda menggantikan para “jenang” dengan seorang kontroleur dengan mengeluarkan Staadblad No. 109 tahun 1827. Namun pada tingkatan bawahnya, Belanda tetap membiarkan marga dikepalai oleh kepala-kepalanya sendiri, para depati atau pesirah Residen Palembang yang menggantikan kedudukan sultan Palembang di daerah iliran, Palembang, untuk mempertegas aturan-aturan dalam Undang-undang Simbur Cahaya, kemudian mengeluarkan Circulaire No. 326 tanggal 27 Juli 1873. Dalam aturan ini ditetapkan nama-nama jabatan dalam marga dan tata cara pemilihan serta syarat-syaratnya. Nama jabatan “pasirah” sebagai kepala marga, “pembarab” bagi kepala dusun di mana pasirah berdomisili sekaligus pemegang jabatan wakil pasirah jika berhalangan, sedangkan kepala dusun disebut “kerio”. Kemudian syarat-syarat jabatan pamong marga adalah laki-laki yang sudah berkeluarga, pandai baca tulis minimal tulisan “rencong” atau huruf ulu.

Melalui Regeeling van de Imheemsche Rechtspraak Buitengewesten (aturan pengadilan asli di daerah seberang) tahun 1923 jo Besluit Residen Palembang tanggal 23 Oktober 1933, maka diadakan aturan untuk pengadilan dalam daerah uluan Keresidenan Palembang ke dalam tiga tingkatan, yaitu :
1. Rapat, pengadilan marga dipimpin pasirah
2. Rapat kecil dan
3. Rapat besar dipimpin oleh kepala onderafdeeling atau orang yang ditunjuk residen, di mana kepala marga yang bersangkutan menjadi anggota.
Pada tahun 1848 Belanda mulai menempatkan ambstenarambstenar di pedalaman, Belanda mempersamakan kedudukan kesatuan-kesatuan masyarakat sebagai kesatuan teritorial dengan mengambil pola kesatuan marga yang dibentuk pemerintahan Kesultanan Palembang dalam daerah kepungutan yang dikuasai langsung pemerintahan kesultanan. Pada pengaturan awal di daerah marga dalam memudahkan mengontrol daerah-daerah kekuasaannya, Belanda melakukan tindakan-tindakan, yaitu:
Pertama, mempersamakan hak-hak warga marga, apakah ia merupakan “mata gawe”, kepala keluarga ataukah “alingan”, anggota keluarga; Kedua, menghapuskan larangan orang luar dari marga menetap dalam marga; Ketiga, larangan bagi warga marga pindah tempat bermukim antar marga; Keempat, menetapkan pemilihan kepala-kepala marga yang disebut secara umum sebagai depati atau pasirah dan kepala dusun-dusun yang disebut kerio atau proatin berdasarkan teritorial bukan berdasarkan geneologis. Terakhir, Belanda melakukan penyempurnaan administrasi marga. Mengenai pokok-pokok peraturan tentang otonomi kesatuan-kesatuan masyarakat asli di Keresidenan Palembang sebagai peraturan pelaksanaan dikeluarkan kebijakan dalam Staatblad No. 814 tahun 1919 (13 Pada tahun 1919 Pemerintah Belanda menetapkan sebagai kesatuan pemerintahan adat yang terendah adalah marga bukan dusun. Van Volenhoven mengatakan bahwa marga sebagai pemerintahan dalam arti luas mencakup catur praja yaitu perundangan pelaksanaan peradilan dan kepolisian.) dan terakhir diatur dengan Inlandse Gemeente Ordonantie Buitingewesten yang terdapat dalam Staadblad No. 490 tahun 1938 dan Staadblad Np. 681 tahun 1938 berlaku sejak tanggal 1 Januari 1939. Marga di Palembang merupakan kesatuan pemerintahan yang terendah berdasarkan hukum adat:
Pertama, marga adalah masyarakat hukum adat berfungsi sebagai kesatuan wilayah pemerintah terdepan dalam rangka pemerintah Hindia Belanda dan merupakan badan hukum di Hindia Belanda. Kedua, marga berhak mengurus rumah tangganya sendiri berdasarkan hukum adat. Ketiga, susunan pemerintah marga yang terdiri atas kepala marga, dan kepala-kepala adat yang duduk dilembaga dewan marga lainnya, biasanya bentuk dan susunan pemerintahan ditentukan menurut hukum adat. Ketiga, pemerintahan marga didampingi dewan marga yang membuat peraturan-peraturan dalam rangka kewenangan menurut hukum adat.
Peraturan-peraturan marga harus disahkan oleh instansi atasan sebelum berlaku dan diumumkan. Marga membuat peraturan sendiri dan melaksanakan sendiri peraturannya. Peraturan ini dijalankan di bawah pengawasan instansi atasan, yakni kepala onderafdeeling yang dijabat orang Belanda disebut controleur yang dibantu oleh ambtenar-ambtenar yang dijabat orang bumi putera yaitu demang yang membawahi dua atau tiga orang asisten demang.
Pada tingkatan yang lebih tinggi, dua atau lebih wilayah onderafdeeling dijabat seorang asisten residen sebagai kepala afdeeling yang membawahi dan mengawasi para controleur atas nama residen sebagai kepala keresidenan. Marga sebagai suatu kesatuan pemerintahan baik di zaman Kesultanan Palembang, penjajahan Belanda, maupun Pendudukan Jepang, merupakan garda terdepan pemerintahan yang langsung berurusan dengan rakyat berdasarkan hukum adat.
Di samping depati dan pasirah sebagai kepala marga, setiap marga juga mempunyai sekretaris yang disebut juru tulis. Di bidang agama disebut penghulu sedangkan di setiap dusun dipimpin oleh kerio dan dengan kepala urusan keagamaannya khatib. Khatib dibantu kaum yang terdiri dari modim, lebai, bilal dan marbot. Khatib bertugas dan mencatat bilamana ada orang nikah, cerai, dan rujuk, di samping juga kematian dan kelahiran. Khatib melapor pada penghulu, penghulu melapor pada pasirah sebagai kepala marga, sedangkan kaum memelihara atau mengurus masjid, langgar, padasan (tempat wudhu).

Sumber: Iliran dan Uluan: Dinamika dan Dikotomi Sejarah Kultural Palembang ©Dedi Irwanto M. Santun, Murni, Supriyanto ,,Hlm. 15-19
Diterbitkan pertama kali dalam bahasa Indonesia oleh Penerbit Eja Publisher, Yogyakarta, Oktober, 2010

Foto: Keluarga besar Pasirah Marga Muara Beliti Pasemah tahun 1920 an

Tjahjo: Gubernur Jadi Tangan Kanan Presiden dalam Pembangunan Daerah

Jakarta - Sebanyak 7 Gubernur didampingi Wagub hasil pilkada serentak, dilantik oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara. Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tjahjo Kumolo berpesan agar gubernur menjalankan pembangunan di daerah.

"Gubernur itu dilantik melalui Keppres (Keputusan Presiden), karena tangan kanan Presiden Gubernur dan dia wakil pemerintah pusat di daerah dalam rangka penguatan otonomi daerah," ucap Tjahjo di Istana Negara, Jakarta Pusat, Jumat (12/2/2016).

Tjahjo mengatakan, pelantikan digelar di Istana oleh Presiden Joko Widodo karena pengangkatan gubernur melalui Keppres. Berbeda dengan Wali Kota atau Bupati yang dilantik melalui SK Mendagri dilantik di ibu kota provinsi masing-masing.

"Setiap gubernur, wali kota, bupati hukumnya wajib melaksanakan keputusan politik pembangunan pemerintah pusat, di samping gubernur wali kota bupati juga punya janji kampanye yang dijabarkan dalam RPJMD supaya ada kombinasi, sinkornisasi antar kebijakan," paparnya.

Tjahjo juga menuturkan Presiden Jokowi berharap gubernur, bupati atau wali kota satu komando dengan kebijakan, visi misi dan nawa cita yang dijabarkan presiden.

"Tiap kebijakan Presiden, visi misi Presiden dengan nawa citanya bisa dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab. Ini kehormatan seorang gubernur," tegas Tjahjo.

Berikut 7 pasangan Gubernur dan Wakil Gubernur yang dilantik Jokowi hari ini:

1. Sahbirin Noor-Rusdi Resnawan (Kalimantan Selatan);
2. Muhammad Sani-Nurdin Basirun (Kepulauan Riau);
3. Zumi Zola-Fachrori Umar (Jambi);
4. Ridwan Mukti-Rohidin Mersyah (Bengkulu);
5. Irwan Prayitno-Nasrul Abit (Sumatera Barat)
6. Irianto Basire-Udin Hianggio (Kalimantan Utara); dan
7. Olly Dondokambey-Steven Octavianus Kandou (Sulawesi Utara).