BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

SELAMAT DATANG DI BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN• 2 51.40 2.3% • | • DBX 651.54 -2.38 -0.4% • | • FINANCE 683.71 12.45 1.9% • | • IDX30 425.43 9.19 2.2% • | • INFRASTRUC 1,006.73 7.32 0.7% • | • INVEST Index Regional » AGRI 1,717.79 8.72 0.5% | BASIC-IND 418.65 4.10 1.0% | COMPOSITE 4,665.82 69.71 1.5% | CONSUMER 2,261.72 51.40 2.3% | DBX 651.54 -2.38 -0.4% | FINANCE 683.71 12.45 1.9% | IDX30 425.43 9.19 2.2% | INFRASTRUC 1,006.73 7.32 0.7% | Investor33 333.10 6.87 2.1% | ISSI 146.79 2.27 1.6% | JII 621.98 11.75 1.9% | LQ45 813.74 16.93 2.1% | MANUFACTUR 1,233.38 24.40 2.0% | MBX 1,342.35 22.99 1.7% | MINING 796.44 11.77 1.5% | MISC-IND 1,080.81 18.97 1.8% | MNC36 263.62 5.07 2.0% | PEFINDO25 327.38 2.37 0.7% | PROPERTY 466.19 1.55 0.3% | SMinfra18 324.46 4.83 1.5% | SRI-KEHATI 274.27 Index Regional » AGRI 1,717.79 8.72 0.5% | BASIC-IND 418.65 4.10 1.0% | COMPOSITE 4,665.82 69.71 1.5% | CONSUMER 2,261.72 51.40 2.3% | DBX 651.54 -2.38 -0.4% | FINANCE 683.71 12.45 1.9% | IDX30 425.43 9.19 2.2% | INFRASTRUC 1,006.73 7.32 0.7% | Investor33 333.10 6.87 2.1% | ISSI 146.79 2.27 1.6% | JII 621.98 11.75 1.9% | LQ45 813.74 16.93 2.1% | MANUFACTUR 1,233.38 24.40 2.0% | MBX 1,342.35 22.99 1.7% | MINING 796.44 11.77 1.5% | MISC-IND 1,080.81 18.97 1.8% | MNC36 263.62 5.07 2.0% | PEFINDO25 327.38 2.37 0.7% | PROPERTY 466.19 1.55 0.3% | SMinfra18 324.46 4.83 1.5%Code Prev Open High Low Close Change Chart Detail AALI 17,825 17,825 17,900 17,625 17,700 125 ADS Kode Saham : Asuransi Mitra Maparya Tbk. (ASMI) Asuransi Mitra Maparya Tbk. (ASMI) Last Trade : 21-Mar-2016 Close : 1,355 Previous : 1,355 Change : 0 Open : 1,355 High : 1,360 Low : 1,345 Volume : 759,000 Lot : 0 Value : 1,030,451,000 Frequency : 0 Foreign Buy : 0 Foreign Sell : 0 Foreign Net : 0 PIVOT POINT Resistance 3 1,383 Resistance 2 1,368 Resistance 1 1,362 Pivot Point 1,353 Support 1 1,347 Support 2 1,338 Support 3 1,323 STATISTICS From Last 1 Mth Ago 3 Mth Ago 6 Mth Ago 12 Mth Ago YTD First. Date 21-03-2016 22-02-2016 22-12-2015 22-09-2015 23-03-2015 04-01-2016 First 1,355 1,265 1,060 815 695 1,205 Hi.Date 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 Highest 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 1,360 Lo.Date 21-03-2016 07-03-2016 22-12-2015 29-09-2015 27-03-2015 26-01-2016 Lowest 1,345 1,220 1,060 785 685 1,150 Last.Date 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 21-03-2016 Last 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 1,355 From High -5 -5 -5 -5 -5 -5 % From High -0.37% -0.37% -0.37% -0.37% -0.37% -0.37% From Low 10 135 295 570 670 205 % From Low 0.74% 11.07% 27.83% 72.61% 97.81% 17.83% SRI-KEHATI 274.27

Rabu, 16 Desember 2015

Kabupaten Ogan Ilir

Dari Wikipedia bahasa Indonesia, ensiklopedia bebas

(Dialihkan dari Kabupaten ogan ilir)

Kabupaten Ogan Ilir
Lambang Kabupaten Ogan Ilir
Peta lokasi Kabupaten Ogan Ilir Koordinat: S 03° 13.874', E 104° 39.986'
Provinsi	Sumatera Selatan
Dasar hukum	UU No.37 Tahun 2003
Tanggal Peresmian	18 Desember 2003
Ibu kota	[[Indralaya]]
Pemerintahan
- Bupati	Yulizar Dinoto, SH (Plt.)
- DAU	Rp. 520.287.726.000.-^{(2013)^[1]}
Luas	2.382,48 km²
Populasi
- Total	450.933 jiwa ⁽²⁰¹³⁾
- Kepadatan	169 jiwa/km²
Demografi
- Kode area telepon	0711
Pembagian administratif
- Kecamatan	16
- Kelurahan	241
Simbol khas daerah
- Situs web	www.oganilirkab.go.id

Kabupaten Ogan Ilir adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Selatan. Ogan Ilir berada di jalur lintas timur Sumatera dan pusat pemerintahannya terletak sekitar 35 km dari Kota Palembang. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Ogan Komering Ilir. Landasan hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan yang disahkan pada 18 Desember 2003. Pada 2013, jumlah penduduk Kabupaten Ogan Ilir mencapai 450.933 jiwa atau 117.783 kepala keluarga dengan pertumbuhan penduduk mencapai 2 persen.^[2] Populasi penduduk di Kabupaten Ogan Ilir berasal dari Suku Ogan dengan 3 (tiga) sub-suku, yakni: Suku Pegagan Ulu, Suku Penesak dan Suku Pegagan Ilir. Mayoritas penduduknya berprofesi sebagai petani.

Daftar isi

Asal istilah Ogan Ilir

Secara geografis, istilah OGAN ILIR, dikaitkan dengan keberadaan wilayahnya yang terletak di bagian hilir Sungai Ogan. Sungai Ogan merupakan satu dari sembilan sungai besar di wilayah Provinsi Sumatera Selatan atau disebut Batanghari Sembilan, yaitu: 1) Sungai Ogan, 2) Sungai Komering, 3) Sungai Lematang, 4) Sungai Kelkingi, 5) Sungai Lakitan, 6) Sungai Rawas, 7) Sungai Rupit, 8) Sungai Batang Hari Leko dan 9) sungai terbesar Sungai Musi.

Dari sudut pandang politik, Ogan Ilir sudah digunakan Pemerintahan Kolonial Belanda untuk menyebut salah satu wilayah yang berada dalam kekuasaan mereka. Dalam Regeering Almanak yang diterbitkan Belanda pada tahun 1870, Ogan Ilir dan Belida merupakan zona ekonomi afdeeling yang langsung berada dibawah Keresidenan Palembang. Pada waktu itu dalam Keresidenan Palembang terdapat 9 afdeeling, yaitu :

Afdeeling Palembang
Afdeeling Tebing Tinggi
Afdeeling Lematang Ulu dan Lematang Ilir
Afdeeling Komering Ulu, Ogan Ulu dan Enim
Afdeeling Rawas
Afdeeling Musi Ilir
Afdeeling OGAN ILIR dan Belida
Afdeeling Komering Ilir
Afdeeling Iliran dan Banyuasin.

Pembagian wilayah afdeling ini mengalami beberapa kali perubahan. Pada 1872 terjadi peristiwa regrouping dari 9 afdeeling menjadi 7 afdeeling. Pada 1878, dari 7 afdeeling menjadi 6 afdeeling. Pada 1918, sebagaimana termaktub dalam Staatblad 1918 Nomor 612 berubah lagi dari 6 afdeeling menjadi 4 afdeling, yaitu :

Afdeeling Hofdspaats Palembang (Kota Palembang dan sekitarnya)
Afdeeling Palembangsche Boevenlanden (Palembang Hulu)
Afdeeling Komering Ulu dan Ogan Ulu
Afdeeling Palembangsche Benedenlanden (Palembang Hilir).

Pada 1921, melalui Staatblad nomor 465 dan pada tahun 1930 melalui Staadblad nomor 352, Keresidenan Palembang di Sumatera Selatan diubah menjadi 3 afdeeling, yaitu :

Afdeeling Palembang Hilir dibawah seorang Asisten Residen yang berkedudukan di Kota Palembang
Afdeeling Palembang Hulu dibawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Lahat
Afdeeling OGAN dan Komering Ulu dibawah seorang Asisten Residen berkedudukan di Baturaja.

Pada waktu itu Ogan Ilir tidak lagi sebagai Afdeling tetapi berubah menjadi Onder Afdeling OGAN ILIR yang pusat pemerintahannya berada di Tanjung Raja, tepatnya di tepian Sungai Ogan, dengan 19 (sembilan belas) pemerintahan marga, yakni:

13 Marga Pemerintahan, termasuk dalam Wilayah Kabupaten Ogan Ilir, yaitu :

Marga Pegagan Ilir Suku 1
Marga Rantau Alai
Marga Pegagan Ulu Suku 2
Marga Pegagan Ilir Suku 2
Marga Pemulutan
Marga Sakatiga
Marga Meranjat
Marga Burai
Marga Tanjung Batu
Marga Parit
Marga Muara Kuang
Marga Lubuk Keliat, dan
Marga Tambangan Kelekar

6 Marga Pemerintahan yang termasuk dalam Wilayah Kabupaten Muara Enim yaitu:

Marga Gelumbang
Marga Alai
Marga Lembak
Marga Kerta Mulia
Marga Lubai Suku 1
Marga Rambang Empat Suku

Marga dipimpin seorang PASIRAH yang ditetapkan berdasarkan hasil pemilihan langsung oleh rakyat mirip dengan pemilu yang disebut dengan MANCANG. Pemerintahan marga membawahi beberapa pemerintahan dusun. Pemerintahan dusun dipimpin oleh seorang KERIO. Pada tahun 1983 sebutan DUSUN diganti dengan DESA dan sebutan MARGA dihapuskan.^[3] Situasi ini merupakan imbas penerapan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pemerintahan Daerah yang dikeluarkan rezim Orde Baru yang berusaha menafikan kebhinekaan melalui strategi Jawanisasi.

Pada Januari 1939, Onder Afdeling Ogan Ilir dipimpin oleh A.V. Peggemeier.

Sejarah

Keberadaan Ogan Ilir sebagai satu kesatuan wilayah tersendiri telah ada sejak masa sebelum kemerdekaan, yaitu Afdeling Ogan Ilir yang kemudian berbubah menjadi Onder Afdeling Ogan Ilir. Pada waktu itu, wilayah Ogan Ilir berstatus sebagai wilayah Kewedanaan dengan ibukota tetap berada di Tanjung Raja, meliputi marga-marga dalam onder-afdeling Ogan Ilir setelah dikurangi marga yang digabung ke Kabupaten Muara Enim.^[4]. Setelah 17 Agustus 1945, bersama-sama dengan onder-afdeling Komering Ilir, marga-marga dalam wilayah ini digabungkan dan bernaung dalam satu kabupaten yaitu Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Gagasan pembentukan Kabupaten Ogan Ilir sudah muncul sejak lama. Pada 1958, ide sudah disuarakan oleh para mahasiswa Ogan Ilir yang tergabung dalam Ikatan Pelajar Ogan Ilir (IPOI) yang sedang menuntut di beragam perguruan tinggi di Kota Jogjakarta. Waktu itu, ketua IPOI adalah Dr. H. Ahmad Asof (desa Tanjung Raja), Dr. H. Hasan Zaini sebagai sekretaris (desa Kerinjing), dan Prof. Dr. Ki. Amri Yahya (desa Sukaraja) sebagai bendahara. Target gerakan pelajar dan mahasiswa ini hanya sebatas memindahkan ibukota Kabupaten Ogan Komering Ilir dari Kayu Agung ke Tanjung Raja. Dewasa ini, IPOI menjelma menjadi Asrama KABOKI Jogjakarta dan Ikatan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa (IKPM) Sumatera Selatan Komisariat Bende Seguguk dan Ikatan Keluarga Pelajar Mahasiswa (IKPM) Sumatera Selatan Komisariat Caram Seguguk.

Pada 2000, di pasca Reformasi 1998, rencana pembentukan Kabupaten Ogan Ilir mencuat kembali. Munculnya kembali rencana pemekaran kabupaten Ogan Ilir ini dipicu diskusi tidak sengaja dalam seminar tentang Tata Ruang Kecamatan Indralaya di kampus Universitas Sriwijaya yang turut dihadiri Pembantu Rektor I Universitas Sriwijaya, Dr. Mahyuddin, Sp. Og. Dalam pembahasan tata ruang ini disimpulkan rencana pembentukan Kota Indralaya sebagai Kota Satelit.^[5]. Dalam seminar itu, sesuai dengan keberadaannya sebagai Kota Satelit, pihak Universitas Sriwijaya meminta kepada Pemerintah Kabupaten OKI agar Kecamatan Indralaya mendapatkan perhatian lebih untuk menunjang aktivitas mahasiswa Universitas Sriwijaya di kampus baru mereka yang berlokasi di kawasan Indralaya (saat ini berada di Kecamatan Indralaya Utara). Tuntutan ini kemudian ditanggapi Drs. Abdul Rahman Rosyidi (Camat Indralaya) yang mewakili Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir yang mengatakan bahwa selama Indralaya berstatus kecamatan, maka sangat tidak mungkin ia mendapat perlakuan khusus dari Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ilir. Percepatan pembangunan, demikian diungkapkan Drs. Abdul Rahman Rosyidi, kawasan Indralaya untuk menopang kampus baru Universitas Sriwijaya hanya dilakukan jika Ogan Ilir menjadi kabupaten. Ide pemekaran kabupaten ini kemudian ditindak-lanjuti oleh beragam elemen masyarakat. Tentu saja, beberapa orang menolak pemekaran kabupaten Ogan Ilir.

Perjuangan pemekaran Ogan Ilir mandapat titik terang setelah melalui BAPPEDA Kabupaten Ogan Komering Ilir pada 2001 menganggarkan dana kegiatan Survey Potensi Wilayah Rencana Pemekaran Kabupaten OKI bekerjasama dengan Universitas Sriwijaya. Sangat disayangkan, meskipun pihak Universitas Sriwijaya berhasil membuat skenario pemekaran (misalnya, Barat-Timur, Utara-Selatan, Ogan Ilir-Komering Ilir), tetapi mereka merekomendasikan untuk tidak memekarkan Kabupaten Ogan Ilir pada 2001. Mensikapi hasil riset yang diinisiasi pihak eksekutif ini, Ir. H. Mawardi Yahya yang waktu itu menjabat Ketua DPRD Ogan Komering Ilir mendorong ide pembentukan Kabupaten Ogan Ilir menjadi inisiatif legislatif. Langkah pertama yang ditempuh pihak legislatif adalah melaksanakan survey kelayakan pemekaran dengan menggandeng STPD Jatinangor. Sama seperti tim Universitas Sriwijaya, tim STPDN Jatinangor juga mengacu ke 7 kriteria pemekaran daerah dalam Peraturan Pemerintah Nomor 129 Tahun 2000. Kesimpulan STPDN Jatinangor menegaskan bahwa Kabupaten Ogan Komering Ilir sangat layak dimekarkan menjadi 2 kabupaten yakni Kabupaten Ogan Ilir dengan wilayah 6 kecamatan dan Kabupaten OKI induk dengan wilayah 12 kecamatan.

Berdasarkan hasil riset STPDN Jatinangor, DPRD Ogan Komering Ilir kemudian mengeluarkan Surat Keputusan DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 2 September 2002 tentang Persetujuan atas usul Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir untuk pembentukan Kabupaten Ogan Ilir. Surat keputusan ini ditanda-tangani oleh Ketua DPRD Kabupaten Ogan Komering Ilir, Ir. H. Mawardi Yahya. Fakta inilah yang mendorong masyarakat Ogan Ilir memberi gelar Bapak Pemekaran Ogan Ilir kepada sosok Ir. H. Mawardi Yahya. Atas dasar surat keputusan ini, pihak legislatif dan eksekutif menetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ilir Nomor 22 Tahun 2002 tanggal 12 Agustus 2002 tentang Rekomendasi Pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir.

Tahap selanjutnya adalah membawa usulan pemekaran kabupaten ini ke tingkat provinsi. Upaya pemekaran Kabupaten Ogan Komering Ilir ini mendapat dukungan dari DPRD Provinsi Sumsel dengan Surat Keputusan DPRD Provinsi Sumatera Selatan Nomor 12 Tahun 2002 tanggal 11 September 2002 tentang Dukungan dan Persetujuan terhadap Rencana Pemekaran Kabupaten OKI di Provinsi Sumsel. Dukungan juga datang dari Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dengan keluarnya Surat Gubernur Sumsel Nomor 130/4081/i yang ditanda-tangani Ir. H. Syahrial Oesman. Berkas-berkas yang ada ini kemudian disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri RI dan DPR RI di Jakarta. Di saat yang bersamaan, beragam elemen masyarakat melakukan gerakan sosial untuk mendukung upaya pembentukan Kabupaten Ogan Ilir. Puncak gerakan sosial ini adalah rapat akbar masyarakat Ogan Ilir di Lapangan Polsek Indralaya yang dihadiri tim dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia dan anggota DPR RI. Rapat akbar ini menghasilkan Deklarasi Kebulatan Tekad masyarakat Ogan Ilir untuk membentuk Kabupaten Ogan Ilir.

Ketika masih bergabung dengan Kabupaten Ogan Komering Ilir hingga awal terbentuknya Kabupaten Ogan Ilir, wilayah Ogan Ilir terdiri dari 6 kecamatan dan terdiri atas 161 desa/kelurahan, yaitu:

Kecamatan Indralaya, terdapat 28 desa
Kecamatan Tanjung Raja, terdapat 26 desa dan 3 kelurahan
Kecamatan Tanjung Batu, terdapat 31 desa
Kecamatan Muara Kuang, terdapat 27 desa
Kecamatan Pemulutan, terdapat 28 desa dan
Kecamatan Rantau Alai.terdapat 21 desa.

Kabupaten Ogan Ilir Provinsi Sumatera Selatan mendapatkan otonomi daerah secara penuh dan terpisah dari kabupaten induk (Kabupaten Ogan Komering Ilir) melalui Undang-Undang Nomor 37 tahun 2003 yang ditetapkan pada 18 Desember 2003 tentang Pembentukan Kabupaten OKU Timur, Kabupaten OKU Selatan dan Kabupaten Ogan Ilir di Provinsi Sumatera Selatan. Kabupaten Ogan Ilir diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri di Jakarta pada Tanggal 7 Januari 2004 bersama-sama dengan pembentukan 24 kabupaten/kota di Indonesia. Peresmian Kabupaten Ogan Ilir dilaksanakan di Aula Departemen Dalam Negeri Jalan Medan Merdeka Utara Nomor 07 Jakarta Pusat oleh Menteri Dalam Negeri H. Moh. Ma'ruf dihadiri perwakilan 24 kabupaten/kota baru tersebut. Pada kesempatan peresmian Menteri Dalam Negeri RI berpesan agar pelaksanaan pemerintah kabupaten/kota pemekaran benar-benar berpihak pada peningkatan kesejahteraan rakyat dan memanfaatkan potensi sumberdaya yang dimiliki secara arif dan bijaksana.

Kecamatan

Jumlah kecamatan dalam Kabupaten Ogan Ilir sebanyak 16 kecamatan terdapat 227 desa dan 14 kelurahan, yaitu :

Kecamatan Indralaya, terdapat 17 desa dan 3 kelurahan
Kecamatan Indralaya Utara, terdapat 15 desa dan 1 kelurahan
Kecamatan Indralaya Selatan, terdapat 14 desa
Kecamatan Pemulutan, terdapat 25 desa
Kecamatan Pemulutan Barat, terdapat 11 desa
Kecamatan Pemulutan Selatan, terdapat 15 desa
Kecamatan Tanjung Batu, terdapat 19 desa dan 2 kelurahan
Kecamatan Payaraman, terdapat 11 desa dan 2 kelurahan
Kecamatan Tanjung Raja, terdapat 15 desa dan 4 kelurahan
Kecamatan Sungai Pinang, terdapat 12 desa dan 1 kelurahan
Kecamatan Rantau Panjang, terdapat 12 desa
Kecamatan Muara Kuang, terdapat 13 desa dan 1 kelurahan
Kecamatan Rambang Kuang, terdapat 13 desa
Kecamatan Lubuk Keliat, terdapat 10 desa
Kecamatan Rantau Alai, terdapat 13 desa
Kecamatan Kandis, terdapat 12 desa.

Keistimewaannya

Ogan Ilir merupakan benteng pertahanan utama Seda Ing Rejek (Sultan Palembang ke-9) tatkala konfrontasi dengan Pemerintah Kolonial Belanda.
Kampus UNSRI (Universitas Sriwijaya) berada dalam kawasan Kabupaten Ogan Ilir.
Sumber penghasil karet di Sumatera Selatan.
Wilayahnya berbatasan langsung dengan Kota Palembang.
Memiliki stasiun kereta api Indralaya. Stasiun kereta api ini dibuat untuk mahasiswa Universitas Sriwijaya dan masyarakat umum.
Masakan khas masyarakat Kabupaten Ogan Ilir adalah Pindang Meranjat dan Pindang Pegagan, berupa masakan yg berbahan utama ikan air tawar dan tulang sapi.
Kerajinan yang dimiliki, membuat alat-alat dapur mengunakan almunium yaitu di desa Tanjung batu, membuat songket di desa tanjung pinang dan kampung songket di desa muara peninbung, keranjinan hiasan alat pengantin, pembuatan rumah knock down di desa tanjung batu, kerajinan anyam tikar dari purun di desa Tanjung Atap.
Daerah penghasil gula terbesar di Sumatera Selatan dengan adanya Perkebunan PTPN VII Cinta Manis di kecamatan Lubuk Keliat.
Penduduk Ogan Ilir di Kecamatan Muara Kuang, Tanjung Batu saat ini mengembangkan perkebunan kelapa sawit dan karet.
Adanya Kota Transmigrasi Terpadu di desa Rambutan Kecamatan Pemulutan yang mayoritas penduduknya berasal dari Pulau Jawa.
SMA dan SMP yag sebagian besar letaknya di ibukota kecamatan
Desa Lorok Juara Lomba Desa Tinggkat Provinsi Tahun 2013 mewakili Sumatra Selatan di tingkat nasional
Kabupaten pertama di Provinsi Sumatera Selatan yang akan dilalui jalan tol

Batas wilayah

Utara	Kota Palembang
Selatan	Kabupaten Ogan Komering Ilir
Barat	Kabupaten Muara Enim
Timur	Kabupaten Ogan Komering Ilir

Objek wisata

Lebak Meranjat
Tanjung Senai
Teluk Seruo
Tanjung Putus
Lebung Karangan
Teluk Putih
Wisata Religi:

Pondok Pesantren Raudhatul Ulum Sakatiga
Pondok Pesantren Al Iltifaqiah indralaya
Pondok Pesantren Nurul Islam Sribandung
Pondok Pesantren Darussalam Srikembang

Transportasi

Angdes (angkutan desa)
Bentor (becak motor)
Becak
Bus
Kereta Api
Pesawat
Ojek
Sepeda
Tongkang
Ketek
Speedboat
Perahu
Rakit

Pendididikan

SMA Negeri 1 Unggulan Indralaya Utara
SMA Negeri 1 Indralaya
SMP Negeri 1 Indralaya Utara
SMP Negeri 1 Indralaya
SDN Negeri 16 Indralaya Utara
SDN Negeri 14 Indralaya Utara
SMK Negeri 1 Indralaya Selatan
SMK Negeri 1 Rantau Alai
SMK 1 Gelumbang
PP Raudhatul Ulum Sakatiga
PP Al- Ittifaqiah

Referensi

^ "Perpres No. 10 Tahun 2013". 2013-02-04. Diakses tanggal 2013-02-15.
^ Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir, 2014. Mengenal Lebih Dekat Kabupaten Ogan Ilir Tahun 2013. Indralaya, Pemerintah Kabupaten Ogan Ilir.
^ Sejarah Kabupaten Ogan Ilir oganilirkab.go.id
^ Profil Kabupaten Ogan Ilir kemendagri.go.id
^ Selayang Pandang Kabupaten Ogan Ilir depnakertrans.go.id

Pranala luar

(Indonesia) SMAN 1 Unggulan Indralaya Utara di Ogan Ilir
(Indonesia) Halaman Facebook Suku Penesak Ogan Ilir
(Indonesia) Web/Blog Suku Penesak Ogan Ilir
(Indonesia) Twitter Suku Penesak - kabupaten Ogan Ilir
(Indonesia) Situs web pemerintah kabupaten Ogan Ilir
(Indonesia) Profil kabupaten di Kompas
(Indonesia) SMK di Ogan Ilir

[tampilkan] l b s Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan

[tampilkan] l b s Sumatera Selatan

Artikel bertopik geografi Indonesia ini adalah sebuah rintisan. Anda dapat membantu Wikipedia dengan mengembangkannya.

Kategori:

Tidak ada komentar:

Posting Komentar

BAGIAN OTONOMI DAERAH

BAGIAN OTONOMI DAERAH BIRO OTONOMI DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN UNTUK MENGHUBUNGI BIRO OTONOMI DAN ALAMAT KANTOR JL. KAP.ARIVAI.NO.032 PALEMBANG SUMATERA SELATAN Anton: 0823-74799304.@MAIL. perangkatdaerah@gmail.com FAX0711355862BIRO OTONOMI DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN TUGAS BIRO OTONOMI DAN KERJASAMA Biro Otonomi dan Kerjasama mempunyai tugas memberikan pelayanan administrasi dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan daerah dan menyiapkan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan tugas dan fungsi perangkat daerah di bidang otonomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemda dan kerjasama. FUNGSI BIRO OTONOMI DAN KERJASAMA  Penyiapan bahan pengkoordinasian, perumusan kebijakan perangkat daerah di bidang otononomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemda dan kerjasama.  Penyiapan bahan penyelenggaraan administrasi perangkat daerah di bidang otononomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemda dan kerjasama.  Penyiapan bahan pengendalian sumber daya aparatur, keuangan, prasarana dan sarana perangkat daerah di bidang otononomi daerah, perangkat daerah, hubungan antar pemda dan kerjasama.  Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas pokok dan fungsi. TUGAS KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH Merumuskan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah dan perkembangan otonomi daerah. FUNGSI KEPALA BAGIAN OTONOMI DAERAH a. Penyiapan bahan pengkoordinasian perumusan kebijakan penyelenggaraan administrasi pemerintahan daerah. b. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN PENYELENGGARAAN URUSAN OTONOMI a. Mengumpulkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pelaksanaan pemerintahan daerah dan tugas pembantuan serta pembinaan berdasarkan kewenangan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota. b. Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis pembinaan mengenai pengembangan, perubahan, penghapusan dan pembentukan daerah otonomi. c. Menyiapkan bahan, menyusun rencana peraturan daerah tentang pembinaan pengembangan dan penyelenggaraan otonomi daerah. d. Melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah. e. Menyiapkan bahan, menyusun laporan pelaksanaan kegiatan di bidang penyelenggaraan otonomi daerah. f. Mengumpulkan, mensistematiskan dan mengolah bahan tentang penyelenggaraan urusan otonomi daerah dalam rangka pengendalian dan evaluasi. g. Melaksanakan pemantauan dan menganalisa pelaksanaan otonomi daerah, Provinsi dan Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. h. Menyiapkan Dinas/Badan/Kantor dan meminta informasi tentang otonomi daerah sesuai dengan peraturan yang berlaku. i. Menyiapkan sarana pertimbangan serta petunjuk dalam penyusunan pedoman pedoman dan usaha pengembangan otonomi daerah. j. Menyiapkan bahan untuk mengevaluasi pelaksanaan otonomi daerah dan menghimpun permasalahan di bidang otonomi. k. Melaksanakan pemantauan terhadap perkembangan urusan otonomi Kabupaten/Kota. l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH a. Menyiapkan bahan untuk pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. b. Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis penyelenggaraan pemerintahan daerah. c. Melaksanakan koordinasi tugas dengan instansi terkait dalam rangka penyelenggaraan pemerintah daerah. d. Melaksanakan pemantauan analisa penyelenggaraan Pemerintah Provinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sesuai dengan peraturan yang berlaku. e. Membantu kepala bagian otonomi daerah dalam bidang tugasnya. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN a. Menghimpun bahan dan menyusun laporan pertanggungjawaban LPPD setiap tahun. b. Menyiapkan dan meyusun laporan LPPD Kabupaten/Kota. c. Menyiapkan bahan penyusunan hasil evaluasi sebgai laporan penyelenggaraan pemerintah daerah. d. Menghimpun bahan dan menyusun LKPJ Gubernur setiap tahun anggaran. e. Menghimpun bahan dan menyusun LKPJ Gubernur akhir masa jabatan. f. Melaksanakan, mengkoordinasikan tugas dengan instansi terkait dalam rangka menyusun Laporan Pertanggungjawaban Gubernur. g. Menyiapkan bahan laporan pertanggungjawaban dengan instansi terkait dalam mengevaluasi permasalahan di bidang otgonomi daerah. h. Membantu kepala bagian otonomi daerah dalam bidang tugasnya. i. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya TUGAS KEPALA BAGIAN PERANGKAT DAERAH Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan di bidang perangkat daerah dan pembinaan perangkat daerah serta menyusun ketatausahaan biro FUNGSI KEPALA BAGIAN PERANGKAT DAERAH a. Pengumpulan bahan pendataan dan penyusunan program bagian perangkat daerah. b. Pengumpulan bahan pembinaan perangkat daerah. c. Pelaksanaan monitoring dan fasilitasi penyelenggaraan pemilihan kepala daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. d. Pengumpulan bahan pembinaan penatausahaan administrasi biro. e. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN PERANGKAT DAERAH a. Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan perangkat daerah . b. Menyiapkan bahan-bahan yang diperlukan dalam rangka pencalonan, pengusulan, pengangkatan dan pemberhentian kepala daerah. c. Meyiapkan bahan pembinaan, monitoring dan fasilitasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. d. Menyiapkan bahan pembinaan dan petunjuk pengangkatan, pemberhentian dan pelantikan Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. e. Menyiapkan bahan dan memproses usulan pencalonan, pengangkatan dan pemberhentian Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota. f. Menyiapkan bahan usulan pengangkatan dan pemberhentian pimpinan dan anggota DPRD Provinsi. g. Menyiapkan bahan dan memfasilitasi kunujungan kerja DPR RI, DPD RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota. h. Menyiapkan bahan penyusunan petunjuk teknis dan sasaran pertimbangan serta memproses pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan DPRD Kabupaten/Kota serta penggantian antar waktu DPRD Kabupaten/Kota. i. Membantu kepala bagian perangkat daerah dalam bidang tugasnya. j. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN PEMBINAAN PERANGKAT DAERAH a. Mengumpulkan bahan dan data yang berhubungan dengan pembinaan perangkatg daerah. b. Menyiapkan bahan dan petunjuk teknis pembinaan sumber daya manusia perangkat daerah. c. Menyiapkan bahan dan petunjuk untuk peningkatan perangkat daerah seta menginventarisir semua permasalahan, upaya penyelesaian permasalahan perangkat daerah. d. Menyiapkan bahan pembinaaan sumber daya DPRD, Aparat Daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. e. Membantu kepala bagian perangkat daerah dalam bidang tugasnya. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN TATA USAHA a. Menghimpun, meneliti dan mencatat surat-surat yang masuk dan keluar serta menyampaikan kepada unit kerja masing-masing. b. Menghimpun, menyusun dan menginventarisir arsip surat-surat biro. c. Menghimpun, menyusun dan menganalisa kebutuhan rumah tangga dan perlengkapan biro. d. Menghimpun, menyusun dan meneliti usulan dan anggaran dari masing-masing bagian. e. Mengkoordinasikan usulan anggaran kepada unit kerja terkait. f. Menghimpun, menyusun dan meneliti daftar pembiayaan pegawai pada biro sesuai dengan ketentuan peraturan yang berlaku. g. Menghimpun, menyusun dan meneliti laporan pelaksanaan anggran biro. h. Mengumpulkan bahan, menyusun, merencanakan kebutuhan dan pengembangan pegawai sesuai dengan beban dan volume kerja biro. i. Mempersiapkan perlengkapan laporan administrasi promosi dan mutasi pegawai. j. Mempersiapkan penyusunan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3). k. Mempersiapkan dan menerbitkan daftar hadir pegawai. l. Menghimpun dan meyusun laporan keadaan pegawai biro. m. Mengumpulkan, menyusun dan menyajikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku tentang kepegawaian. n. Membantu kepala bagian perangkat daerah dalam bidang tugasnya. o. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA BAGIAN HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, merumuskan kebijakan pelaksanaan tugas hubungan bidang pelayanan umum, hubungan bidang pemanfaatan sumber daya alam FUNGSI KEPALA BAGIAN HUBUNGAN ANTAR PEMERINTAH DAERAH a. Pengumpulan bahan pembinaan, penyusunan pedoman petunjuk teknis tugas-tugas hubungan bidang pelayanan umum. b. Pengumpulan bahan pembinaan, penyusunan pedoman petunjuk teknis tugas-tugas hubungan bidang pemanfaatan sumber daya alam. c. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN BIDANG PELAYANAN UMUM a. Menyiapkan bahan perumusan konsultasi di bidang pelayanan umum. b. Melaksanakan koordinasi, konsultasi di bidang pelayanan umum dalam rangka peningkatan kinerja perangkat daerah, satuan kerja perangkat daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. c. Melaksanakan pembinaan dalam rangka peningkatan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, Kabupaten/Kota. d. Menyiapkan bahan, menyusun pedoman dan petunjuk teknis tentang pelayanan umum. e. Melaksanakan pembinaan penyelenggaraan pemerintahan daerah Provinsi, dan pembinaan hubungan antar pemerintah Kabupaten dan Kota. f. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan terhadap pelayan umum Kabupaten dan Kota. g. Membantu Kepala Bagian Hubungan Antar Pemerintah Daerah dalam bidang tugasnya. h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN HUBUNGAN BIDANG PEMANFAATAN SUMBER DAYA ALAM a. Menyusun kebijakan pemerintah daerah dalam rangka menggali dan pemanfaatan sumber daya alam Kabupaten/Kota. b. Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dinas dan lembaga teknis daerah di bidang pemanfaaatan sumber daya alam kabupaten/Kota. c. Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah Provinsi, Kabupaten/Kota di bidang pemanfaatan sumber daya alam. d. Membina administrasi dan aparatur pemerintah daerah di bidang pemanfaatan sumber daya alam. e. Membantu Kepala Bagian Hubungan Antar Pemerintah Daerah dalam bidang tugasnya. f. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA BAGIAN KERJASAMA Menyiapkan bahan, mengkoordinasikan, Perumusan kebijakan, pembinaan, monitoring dan evaluasi di bidang kerja sama FUNGSI KEPALA BAGIAN KERJASAMA a. Penyusunan program bidang kerja sama dan promosi sesuai dengan rencana strategis pemerintah provinsi. b. Penyiapan bahan pelaksanaan kerja sama dalam negeri maupun luar negeri. c. Penyiapan bahan perumusan penyelenggaraan dan pelaksanaan kerjasama. d. Penyiapan bahan dan melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait dalam rangka pelaksanaan kerja sama. e. Pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan bidang kerja sama. f. Pelaksanaan kegiatan ketatausahaan. g. Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA DALAM NEGERI a. Menyusun program Subbagian Kerja sama Dalam Negeri. b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan promosi kerja sama dalam negeri. c. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama dalam negeri. d. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengembangan kerja sama dalam negeri. e. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penanganan perselisihan kerja sama dalam negeri. f. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pengkajian kerja sama dan promosi kerja sama dalam negeri. g. Menyusun naskah kerja sama dalam negeri. h. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi sosialisasi kerja sama. i. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi pelayanan kepada pemerintah, lembaga pemerintah dan swasta dalam pelaksanaan kerja sama dalam negeri. j. Menyusun laporan kerja sama dan promosi kerja sama dalam negeri. k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program subbagian kerja sama dalam negeri. l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA LUAR NEGERI a. Menyusun program Subbagian Kerja sama Luar Negeri. b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerja sama dan promosi kerja sama luar negeri. c. Memfasilitasi dan koordinasi pelaksanaan kerja sama luar negeri. d. Memfasilitasi dan koordinasi promosi kerja sama luar negeri. e. Melaksanakan pengkajian kerja sama luar negeri. f. Memfasilitasi dan koordinasi pelayanan antar Departemen, Perwakilan Negara Sahabat/Kors Diplomatik dan Organisasi Internasional dalam pelaksanaan kerja sama luar negeri g. Menyusun naskah kerja sama luar negeri. h. Melaksanakan sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan kerja sama luar negeri. i. Memfasilitasi dan koordinasi penanganan perselisihan kerja sama luar negeri. j. Menyusun laporan kerja sama dan promosi kerja sama luar negeri. k. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program subbagian kerja sama luar negeri. l. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya. TUGAS KEPALA SUB BAGIAN KERJASAMA ANTAR DAERAH a. Menyusun program Subbagian Kerja sama Antar Daerah. b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan kerja sama antar pemerintah daerah. c. Memfasilitasi pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah. d. Memfasilitasi koordinasi promosi kerja sama antar pemerintah daerah. e. Menyiapkan bahan pengembangan kerja sama antar pemerintah daerah. f. Menyelenggarakan fasilitasi dan koordinasi penanganan perselisihan kerja sama antar pemerintah daerah. g. Melaksanakan pengkajian kerja sama antar pemerintah daerah. h. Menyusun naskah kerja sama antar pemerintah daerah. i. Memfasilitasi pelayanan kepada perwakilan pemerintah dan pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerja sama antar pemerintah daerah. j. Menyiapkan bahan sosialisasi kerja sama dengan pemerintah daerah. k. Menyusun laporan kerja sama dan promosi kerja sama dengan pemrintah daerah. l. Mengevaluasi dan menyusun laporan pelaksanaan program Subbagian Kerja Sama Antar Pemerintah Daerah. m. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai tugas dan fungsinya.

BIRO PEMERINTAHAN DAN OTONOMI DAERAH

ALAMAT BIRO PEMERINTAHAN

BIRO OTONOMI DAN KERJASAMA SETDA PROVINSI SUMATERA SELATAN

Rabu, 16 Desember 2015