Foto;
Asisten bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel, Joko Imam
Sentosa saat membuka Diklat, di Aula Putri Kembang Dadar Badan
Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Sumsel. Selasa, (29/03).
Palembang Sumsel LintasPe –
Dalam rangka mewujudkan tata kelola
keuangan daerah yang baik serta terciptanya kesamaan pemahaman seluruh
pejabat dilingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Pemprov
Sumsel) terkait pengelola keuangan daerah berbasis akrual, Pemprov
Sumsel menggelar Pendidikan dan Pelatihan (Diklat) Pengelolaan Keuangan
Daerah Berbasis Akrual Tahun 2016 untuk seluruh Pejabat Eselon II, III,
dan IV.
Diklat ini ditujukan untuk memberikan
pengenalan dan pembekalan bagi para pengelola keuangan daerah, serta
merupakan salah satu upaya Pemprov Sumsel untuk mewujudkan tata kelola
pemerintahan yang baik didukung sistem yang handal, SDM yang kompeten
dengan harapan dapat menghasilakan laporan keuangan yang baik pula.
Diklat ini dibuka langsung Asisten
bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel, Joko Imam Sentosa,
di Aula Putri Kembang Dadar Badan Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat)
Sumsel. Selasa, (29/03).
Dalam sambutannya, Joko Imam Sentosa
mengatakan bahwa saat ini jumlah SDM dilingkungan Pemprov Sumsel yang
berlatar belakang pendidikan akuntansi hanya 179 orang dengan latar
belakang D III 159 orang, S1 9 orang dan S2 tersebar di 36 SKPD dari 42
SKPD.
Menurutnya, jumlah ini menunjukkan bahwa
SDM yang berlatar belakang akuntansi masih kurang. “Untuk itu Diklat
ini dilakukan sebagai salah satu upaya untuk mengatasi permasalahan
tersebut, peserta akan diberikan pemahaman yang lebih detail sehingga
semua dana-dana yang terurai dalam SKPD nantinya dapat dilaporkan sesuai
tertib administrasi yang lebih baik lagi”, ungkapnya.
Foto;
Asisten bidang Administrasi dan Umum Setda Provinsi Sumsel, Joko Imam
Sentosa saat menghadiri acara diklat, di Aula Putri Kembang Dadar Badan
Pendidikan dan Pelatihan (Bandiklat) Sumsel. Selasa, (29/03).
Joko menambahkan, Diklat yang sama
sebelumnya sudah pernah dilaksanakan namun hanya dapat diikuti beberapa
pejabat. Untuk Diklat kali ini wajib diikuti semua pajabat eselon,
karena berkaitan dengan tertib administrasi keuangan sehingga adanya
keseragaman di dalam laporan akuntansi yang lebih baik lagi.
“Diklat ini harus dipahami oleh seluruh
pejabat dan ini menjadi kebutuhan yang harus dipahami dan dijalankan
seluruh pejabat, bahkan seluruh daerah di Sumsel juga telah melakukan
hal yang sama”, terangnya.
Sementara itu, Kepala Bandiklat Sumsel,
Musni Wijaya mengatakan, Diklat ini diikuti peserta dengan tiga level
yakni eksekutif yang merupakan esellon II 46 orang selama dua hari,
pejabat esellon III sebanyak 80 orang selama tiga hari, serta esellon IV
80 orang dan staf yang membidangi keuangan sebanyak 80 orang selama
sembilan hari. Diklat menghadirkan narasumber pejabat struktural dari
KPK, Badan Pemeriksa Keuangan (BPKP), Inspektorat, Bappeda serta
narasumber lainnya.
Menurut Musni, melalui Diklat ini
diharapkan seluruh pejabat memiliki pemahaman yang sama terhadap tata
kelola keuangan berbasis akrual, pasalnya Sumsel sendiri memiliki
keterbatasan SDM yang berlatar belakang akutansi.
“Jadi kita harapkan melalui Diklat ini paling tidak pejabat dapat memahami dan dapat dilaksanakan masing-masing SKPD”, ujarnya.
Red
Musni menambahkan, Diklat ini sudah
dimulai secara bertahap sejak 2015 lalu, namun hanya bisa dilaksanakan
sebanyak tiga angkatan, dalam satu angkatan terdapat 40 orang, untuk itu
Diklat ini dilakukan berdasarkan instruksi BPK bahwa seluruh pejabat
esellon II, II, dan IV harus paham dengan tata kelola keuangan berbasis
akrual ini.
Lanjut Musni, karena keterbatasan
anggaran, untuk sementara Diklat dilakukan dengan skala prioritas, salah
satunya tata kelola keuangan berbasis akrual inilah yang menjadi skala
prioritas karena memang sudah harus diterapkan di tahun 2016.
“Diklat sebenarnya hak dari seluruh
pegawai paling tidak 80 jam setiap tahun untuk meningkatkan kompetensi,
seperti harapan Gubernur Sumsel H Alex Noerdin seluruh aparatur harus
memiliki kompetensi dibidang masing-masing”, tegasnya.
Musni menambahkan, Provinsi Sumsel tahun
ini dipercaya LAN RI untuk melaksanakan Diklat PIM II untuk pejabat
esellon II, sehingga pejabat sebelum menduduki jabatan wajib mengikuti
Diklat terlebih dahulu.
Dijelaskannya, Diklat PIM II akan
dilaksanakan selama 4 bulan dengan ketentuan ON/OFF 9 Agustus sampai 2
Desember 2016 mendatang, khusus untuk pejabat esellon II dan Pejabat
esellon III yang akan dipromosikan menjadi esellon II. “Untuk tenaga
pengajar sendiri sebagian besar berasal dari kementerin yang membidangi,
serta dari Lembaga Keuangan Negara,” pungkasnya.(Adv. Humas Pemprov)
Tidak ada komentar:
Posting Komentar